Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950 – 1959

Perekonomian Tidak Stabil

Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran
pemerintah mengalami defisit.

Defisit ekonomi itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini.

1. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik.
2. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada.
3. Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Kita tidak diwarisi ahli-ahli ekonomi yang cukup.

Keadaan ekonomi pada masa liberal ditandai oleh lemah atau rendahnya partisipasi kelas pengusaha dalam sektor perdagangan. Para pengusaha Indonesia tidak bisa mengambil bagian secara aktif dalam sektor perdagangan karena tidak memiliki modal yang cukup.

Dr. Sumitro Djojohadikusumo mencermati hal ini, dan memandang perlu untuk memperkuat kelas pengusaha ini. Beliau berpendapat bahwa perdagangan dan perekonomian Indonesia harus segera ditingkatkan dengan memperkuat kelas pengusaha.

Dia mengusulkan kepada pemerintah supaya membantu dan membimbing para pengusaha secara konkret dengan memberi mereka kredit.

Dr. Sumitro yakin, pemberian kredit atau modal akan memacu perkembangan perdagangan dan ekonomi nasional, dan dengan demikian memajukan perekonomian nasional itu sendiri (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI, 1992: 240- 241).

Gambar: Kebijakan Ekonomi Demokrasi Liberal

Kebijakan Ekonomi pada Masa Kabinet Natsir

Pada masa Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951) gagasan Sumitro tersebut dilaksanakan. Program itu terkenal dengan sebutan Program Benteng. Selama tiga tahun (1950 - 1953) , lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit bantuan dari Program Benteng.

Program ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Namun, tujuan dalam program ini tidak tercapai. Para pengusaha Indonesia lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program industrialisasi. Program ini dikenal sebagai “Rencana Sumitro”. Sasaran rencana Sumitro ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar.

Misalnya, pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan lain-lain. Kebijakan ini diikuti dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Kabinet Sukiman

Pada masa Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952), pemerintah berusaha membatasi krisis moneter. Krisis moneter yang dihadapi adalah defisit anggaran belanja tahun 1952 sebanyak 3 milyar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya.

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dilakukan antara lain:

1. menasionalisasi De Javasche Bank,
2. menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan, dan
3. melanjutkan program Benteng dengan memberikan bantuan pinjaman kepada para pengusaha nasional golongan ekonomi lemah.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Kabinet Ali Sastromidjojo I

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953–Agustus 1955), ada beberapa kebijakan yang
diusahakan dalam bidang ekonomi.

• Mr Iskak Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian) melaksanakan kebijakan Indonesianisasi.

Pemerintah berusaha mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi untuk merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Langkah-langkah yang diambil antara lain:

1. mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan staf,
2. mendirikan perusahaan-perusahaan negara,
3. menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, dan
4. memberikan perlindungan bagi pengusaha swasta nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

• Membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional.

Pada bulan Mei 1956, Biro Perancang Negara menghasilkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (1956–1961). Rencana Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui DPR.

Karena situasi politik dan ekonomi, Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Faktor-faktor yang memberatkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun antara lain:

1. Rendahnya pendapatan negara karena merosotnya harga ekspor bahan mentah.
2. Perjuangan pembebasan Irian Jaya yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
3. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah.
4. Dewan-dewan yang terbentuk di beberapa daerah di luar Jawa mengambil kebijakan sendiri dalam hal ekonomi dengan melakukan perdagangan barter langsung ke luar negeri.
5. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasi penumpasan pemberontakan- pemberontakan di berbagai daerah.

Demikian situasi dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang memakan waktu hampir 10 tahun dari tahun 1950 sampai tahun 1959 bertepatan dengan keputusan dekrit dari Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.

Tweet