Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada pembahsan kali ini akan dijelaskan tentang politik luar negeri demokrasi terpimpin, pengertian politik luar negeri, kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin.

Politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif

Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri yang dipraktikkan adalah politik luar negeri yang revolusioner. Dalam beberapa hal politik luar negeri Indonesia sarat konfrontasi karena masa itu oleh Pemerintah Presiden Soekarno dianggap sebagai masa konfrontasi.

Diplomasi yang revolusioner, diplomasi yang konfrontatif, diplomasi perjuangan, diplomasi yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara dipakai sebagai alat politik luar negeri.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces).

Gambar: Politik Luar Negeri Indonesia Oldefos vs Nefos

Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit (Nefos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme mengabdi pada kekuatan lama.

Saat pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, cita-cita politik luar negeri yang bebas-aktif tidak tercapai. Terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negara Indonesia ternyata tidak bebas dari blok-blok negara lain, tetapi justru condong ke arah blok sosialis-komunis.

Politik Indonesia Berpihak ke Blok Timur

Karena politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif, revolusioner dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi semakin sempit.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

1. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (17 Agustus 1960).
2. Mengirim kontingen pasukan perdamaian (pasukan Garuda II) ke Kongo (10 September 1960).
3. Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non Blok (September 1961).
4. Pembebasan Irian Jaya (1962).
5. Konfrontasi dengan Malaysia (1963).
6. Menyelenggarakan Ganefo I (Games of the New Emerging Forces) (1963).
7. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).
8. Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis-komunis (blok timur). Indonesia membuka hubungan poros Jakarta - Peking (Indonesia - RRC) dan poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi - Peking - Pyongyang (Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - RRC - Korea Utara).

Politik Mercusuar

Presiden Soekarno dengan politik mercusuarnya berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Dengan politik mercusuar, Indonesia mengambil posisi sebagai pelopor dalam memecahkan masalah-masalah internasional pada masa itu. Dengan demikian Indonesia akan diakui sebagai negara yang pantas diperhitungkan di Asia.

Pada praktiknya, politik mercusuar merugikan masyarakat secara nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, sistem politik yang diberlakukan juga menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Tweet