Penataan Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru

Berikut ini adalah pembahasan tentang penataan kehidupan politik pada masa orde baru. Setelah berkuasa, pemerintah Orde Baru mengambil langkah-langkah penting untuk menjalankan roda pemerintahan.

Menata Kehidupan Politik

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

Gambar: Kehidupan Politik Orde Baru

Beberapa langkah penting yang diambil pemerintah Orde Baru adalah sebagai berikut.

1. Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintah pada UUD 1945 dan Pancasila.
2. Untuk memurnikan dan menertibkan hukum yang berlaku sesuai dengan ketetapan MPRS, pemerintah Orde Baru membentuk undangundang yang menghapuskan semua produk Orde Lama yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Produk-produk Orde Lama itu berbentuk penetapan presiden dan peraturan presiden. Yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dicabut. Sebagian lagi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dipertahankan.
3. Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi, bukan presiden. Dalam hal ini, presiden bertanggung jawab kepada MPR.
4. Melaksanakan pemilihan umum. Sejak berkuasa hingga runtuh, pemerintah Orde Baru telah melaksanakan enam kali pemilu. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971. Selanjutnya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997).
5. Melakukan penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Lama, terjadi ketidakstabilan politik karena ada banyak partai politik. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah partai-partai di Indonesia. Partai-partai yang ada tidak dibubarkan, tetapi diminta untuk digabung (fusi) berdasarkan persamaan program. Penggabungan itu menghasilkan tiga kekuatan social politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.
6. Mensosialisasikan Pancasila sebagai satusatunya asas partai dan organisasi massa. Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan program penataran P4 (Pedoman Penghayatan, dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tujuan dari penataran P4 ini adalah untuk mencapai kesamaan cara pandang bernegara untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Untuk mengembangkan demokrasi Pancasila, lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR dan MPR) memainkan peran penting. Melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu, keinginan dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah diusahakan agar bisa disalurkan.

Baca juga: Modal Dasar Pembangunan Nasional

Tweet